Jakarta, Selular. ID – Setelah beberapa kali tertunda, Indosat Ooedoo dan Tri Hutchison Indonesia akhirnya meluluskan untuk melakukan penggabungan cara. Hasil merger kedua operator selular tersebut akan bernama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk atau disebut Indosat Ooredoo Hutchison.

Kesepakatan merger tersebut sangat potensial, pasalnya akan mendaulat perusahaan telekomunikasi terbesar ke-2 di Indonesia. Tak setengah-setengah, perkiraan pendapatan tahunan mampu mencapai US$3 miliar. Operator baru hasil merger itu, nantinya akan memiliki bertambah dari 100 juta konsumen, dan nilai bisnis enterprise diperkirakan mencapai US$ enam miliyar. Kedua operator menetapkan dapat merampungkan kesepakatan itu pada Desember 2021.

Meski kesepakatan antar perusahaan telah rampung, namun proses merger masih menduduki persetujuan dari pemerintah Nusantara. Salah satu isu dengan mengemuka adalah menyangkut pendudukan spektrum frekwensi dan kewajiban mengembalikannya kepada pemerintah.

Pengembalian sebagian frekwensi terlihat dalam kasus penyatuan antara XL Axiata dan Axis. Seperti diketahui di dalam 2012, XL mengakuisisi Axis, operator yang sebagian besar sahamnya dimiliki Saudi Telecom, dengan nilai transaksi sejumlah 865 juta dollar GANDAR atau sekitar Rp 9, 8 triliun. Namun dalam aksi korporasi itu, nyatanya XL tidak sepenuhnya menikmati frekwensi yang sebelumnya dimiliki Axis.

Operator yang identik dengan warna biru itu “terpaksa” mengembalikan spektrum selebar 10 MHz di frekuensi 2. 100 Mhz. Pasca merger, XL hanya menguasai 22, 5 Mhz di rentang skala 900 MHz dan 1. 800 MHz (2G), mengikuti 15 Mhz di dua. 100 MHz (3G).

Vikram Sinha, Director & Chief Operating Office Indosat Ooredoo

Menanggapi isu pengembalian spectrum, CMO Indosat Ooredoo Vikram Singh, menyebutkan bahwa esepakatan penyatuan antar kedua operator juga telah mendapat persetujuan pemerintah sesuai dengan peraturan dengan berlaku.

“Semua aspek tentu akan pada evaluasi oleh pemerintah termasuk alokasi spektrum. Kami pula berpegangan pada aturan mutakhir yaitu UU Cipta Kegiatan yang memungkinan penggunaan seluruh spektrum pasca merger”, ujar Vikram dalam media briefing terbatas di kantor sentral Indosat Ooredoo, Jumat (17/9/2021).

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi serta Penyiaran. Aturan ini merupakan salah satu turunan dari UNDANG-UNDANG No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PP No 46 Tahun 2021 ini berisi 103 pasal dan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 lalu.

Satu diantara yang diatur ialah pengalihan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Aturan tersebut tertuang pada pasal 55. Di ayat (1) tertulis jika penyelenggara jaringan telekomunikasi pemilik izin spektrum frekuensi radio bisa melakukan pengalihan hak penggunaan spektrum pada pemangku jaringan telekomunikasi lainnya.

Peran menteri menjadi sangat krusial dalam pengamalan pengalihan ini. Hal tersebut diatur pada sejumlah kausa. Misalnya pada Pasal 56 ayat (1) bagian C mengaturan soal ketentuan pengalihan yang ditetapkan oleh Gajah dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan atau optimalisasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Peran lainnya adalah pengalihan harus mendapatkan permisi menteri. Hal ini tertuang pada Pasal 57 bagian (1) proses pengalihan wajib mendapatkan persetujuan dari menteri berdasarkan evaluasi. Selain tersebut, Menteri juga melakukan perlindungan dan pengendalian pada pengamalan proses pengalihan seperti tertuang di pasal 57 bagian (3).