Jakarta, Selular. ID – Raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS)seperti Google, Facebook hingga Twitter ancam bahan mencabut diri dari Hong Kong jika mereka langgeng melanggengkan amandemen undang-undang perlindungan data dan privasi.

Ancaman itu merata dalam surat yang dikirim oleh Asia Internet Coalition (AIC), yang dimana dalam amandemen tersebut bakal mencantumkan sanksi berat terhadap perusahaan apabila didapati aksi doxing atau kegiatan membongkar serta menyebarkan informasi pribadi seseorang secara daring.

Baca juga:   Walaupun Mandek, Kominfo Tetap Berkomitmen Menyelesaikan Segera RUU PDP

Para rakasasa teknologi tersebut khawatir jikalau kedepan ada ancaman hukum terhadap staf mereka pada sana, atau menghadapi penelitian secara criminal. “Satu-satunya cara untuk menghindari sanksi tersebut bagi perusahan teknologi merupakan dengan tidak menyediakan servis yang kita miliki dalam Hong Kong, ” tulis AIC dalam surat tersebut.

Dalam tulisan tersebut juga mengecam kelakuan amandemen UU PDP ala Hong Kong tersebut, & dinilai sangat tidak proposional dan dapat membungkam kebebasan berbicara.

Surat ini juga menimbulkan pertanyaan baru, seperti apa kadar karyawan perusahaan teknologi GANDAR di Hong Kong. Berdasarkan laporan, Google, Facebook serta Twitter mempertahankan ratusan stafnya di negara tesebut, yang semuanya dapat berisiko pada bawah undang-undang baru. Amazon, Apple, Yahoo dan Rakuten juga merupakan anggota daripada Asia Internet Coalition AIC.

Baca pula:   Pembahasan RUU PDP Mandek!

Sekedar informasi amandemen ini sebelumnya sudah dicanangkan sejak lama, dan selalu mendapat tekanan dan cenderung terus meningkat mengikuti kebebasan sipil pada Hong Kong, karena pemerintah pusat China berusaha buat memberikan lebih banyak pengaruh atas politik kota.

Tahun lalu, pengesahan undang-undang keamanan baru membuahkan Google, Facebook, dan Twitter menghentikan semua permintaan produksi data. Sementara TikTok yang tidak beroperasi di China telah menghentikan operasinya di Hong Kong sepenuhnya.