Jakarta, Selular. ID – Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementrian Hubungan dan Informatika segera mempercepat pengembangan akses dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi. Presiden berharap biar jangan sampai jaringan telekomunikasi dengan dibangun pemerintah memiliki utilisasi dengan rendah.

perintah Presiden ini menyusul masih banyaknya daerah di Indonesia yang belum menikmati layanan telekomunikasi. Setidaknya 12. 500 desa belum menikmati layanan telekomunikasi. Padahal sebelumnya Menkominfo Rudiantara mengklaim dengan selesainya pembangunan Palapa Ring oleh BAKTI, seluruh masyarakat Nusantara sudah bisa menikmati layanan telekomunikasi. Termasuk broadband internet.

Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) mengapresiasi permintaan Presiden agar Kemenkominfo segera mempercepat perluasan dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

Namun Uchok mengingatkan bila tujuannya hanya membangun infrastruktur telekomunikasi saja, kemungkinan proyek tersebut akan gagal. Ini dikarenakan infrastruktur telekomunikasi tak berdiri sendiri. Infrastruktur telekomunikasi harus didukung dengan ketersediaan jaringan listrik serta kesiapan gadget pada sisi masyarakat yang akan memanfaatkannya.

Uchok mengharapkan biar sebelum infrastruktur telekomunikasi dibangun di daerah terpencil, presiden harus terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur dasar seperti listrik. Sejatinya kendala utama pendirian jaringan telekomunikasi di daerah terpencil adalah ketiadaan jaringan listrik.

Saat ini untuk memberikan layanan listrik di daerah terisolasi harus menggunakan diesel berbahan bakar solar. Harga solar di daerah terpencil mahal sekali. Belum lagi besarnya ongkos untuk melakukan pembelaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil.

“Jika pemerintah tidak menyediakan jaringan listrik bisa dipastikan nasib proyek pembangunan jaringan telekomunikasi akan mangkrak. Kita punya pengalaman MPLIK (Mobil Sentral Layanan Internet Kecamatan) yang tak berjalan. Apakah proyek yang kubra tersebut akan diulangi oleh pemerintah? Presiden harus sadar akan tantangan tersebut, ” terang Uchok.

Jika infrastruktur listrik sudah tersedia, baru dapat dibangun jaringan telekomunikasi. Uchok meminta agar prioritas pembangunan untuk akses jaringan telekomunikasi dapat mengoptimalkan penggunaan Palapa Ring yang telah dibangun pemerintah. Pokok saat ini utilisasi Palapa Ring masih terbilang rendah.

“Jika memang tak memungkinkan dengan Palapa Ring, dapat dipertimbangkan menggunakan Satelit. Dengan geografis Indonesia yang menantang, memang kita masih membutuhkan satelit. Untuk dapat melayani umum di daerah 3T pemerintah harus melakukan perencanaan yang matang serta mencari alternatif yang paling hati-hati. Apakah memiliki satelit sendiri ataupun dapat menyewa, ” terang Uchok.

Pengadaan satelit WIRA oleh Kemenkominfo melalui BAKTI senilai Rp21 triliun (space segment) serta penyediaan ground segment yang dengan total diperkirakan lebih dari Rp80 triliun dinilai Uchok terlalu garib dan berpotensi memberatkan keuangan negeri.

Beban ini tidak hanya untuk satu tahun, tetapi multi years selama 15 tahun sesuai umur satelit tersebut. Sebab yang akan disasar adalah wilayah yang trafik komunikasinya rendah serta revenuenya juga terbatas serta tidak menguntungkan secara bisnis.

“Karena daerah 3T merupakan provinsi yang tidak menguntungkan jadi seharusnya pemerintah mencari satelit yang lebih murah. Jika ada teknologi telekomunikasi lain yang lebih murah daripada satelit, mungkin pemerintah dapat mengingat itu. Jika ada skema kontrak dan tidak perlu membayar availability payment yang memberatkan setiap tarikh, maka perlu dipertimbangkan. Jangan datang karena satelitnya mahal nantinya dengan akan terbebani adalah masyarakat di daerah tersebut. Jangan sampai operasional penyelenggaraan telekomunikasi di daerah 3T nantinya akan menguras APBN, ” terang Uchok.

“Kita perlu belajar dari pengalaman pahit di Palapa Ring. Digadang-gadang bakal membuat masyarakat dari Sabang datang Merauke terhubung ke internet ternyata hanya pembangunan link backbone dengan ujung-ujungnya disewakan secara wholesale sebab BAKTI ke para operator telekomunikasi. Utilisasinya pun sangat rendah serta jaringannya tidak sampai ke maysarakat. Akibatnya hanya sebagian kecil bangsa dapat menikmati layanan internet. Tetapi, disisi lain APBN tetap terkuras tiap tahunnya untuk membayar availability payment Palapa Ring. Ini sungguh merugikan negara, ” tegas Ucok.

Merza Fachys, Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI)  mengatakan, investasi BTS dan pembangunan menara antena di daerah yang infrastrkturnya telah tersedia menelan dana minimal Rp1 miliar. Nilai investasi pembangunan itu akan melonjak hingga 3x ganda jika Menara dan BTS tersebut dibangun di daerah terpencil (daerah USO) yang memiliki geografis dengan menantang. Minimal dana yang dibutuhkan untuk investasi awal BTS pada 12. 500 desa mencapai hamper Rp 40 triliun. Dalam status real di lapangan, jumlah yang diperlukan bisa saja membengkak.

“Kalau melihat dari video profil BAKTI yang membangun BTS di daerah terpencil menggunakan helikopter, maka biaya yang dikeluarkan barangkali bisa melonjak 3x lipat. Biaya tersebut belum termasuk biaya operasional dan biaya transmisi. Jika ada fiber optic, maka biaya gigi masih terjangkau. Kalau pakai satelit dan harus mengirim BBM buat genset ke daerah terpencil oleh karena itu biaya operasional juga akan agung, ” ujar Merza.

Untuk dapat menikmati layanan broadband, minimal bandwidth yang dibutuhkan untuk transmisi mencapai 6 Mbps. Makna untuk setiap mega bandwidth menggunakan satelit dibutuhkan biaya Rp 30 juta. Jadi minimal biaya transmisi satelit yang harus dikeluarkan di daerah terpencil mencapai Rp180 juta.

Selain bandwidth mencuaikan satelit yang mahal, pengadaan BBM untuk BTS USO diperkirakan pula mahal. Di wilayah yang tak menantang, pembelian BBM dan perawatan BTS yang dikeluarkan operator telekomunikasi minimal Rp 30 juta. Kalau di daerah USO atau terasing dengan geografis yang menantang maka biaya perawatan dan BBM pula akan membengkak.

Biaya operasional berupa sewa bandwidth, BBM, dan maintenance tersebut jika diperkirakan bisa lebih dari Rp250 juta per bulan. Padahal pendapatan semenjak BTS di daerah USO hanya Rp7 juta hingga Rp15 juta perbulan. Sehingga ketika ingin menyusun 12. 500 desa mendapatkan servis broadband, pemerintah harus sadar buat mengalokasikan kocek untuk operasional BTS USO lebih dari Rp3 triliun perbulan.

Pemerintah tetap harus berhati-hati dalam mengeluarkan uang invetasi Rp40 triliun serta sedekah operasional Rp3 triliun per bulan. Untuk memastikan tidak ada kebocoran dana, Ucok menyarankan agar apparat penegak hukum seperti BPK, KPK, dan Kejaksaan dilibatkan sejak dibanding awal dalam mengawal proyek itu.

Terakhir, pemerintah selalu perlu mempertimbangkan subsidi pengadaan gadget berupa smartphone, tablet, laptop, dan/atau desktop bagi masyarakat mengkases internet. Karena keterbatasan ekonomi, hanya sebagian kecil masyarakat di 12. 500 desa yang mempunyai dan/atau mempunyai akses ke gadget tersebut. Tanpa gadget, bisa dipastikan keberadaan jaringan telekomunikasi yang mahal tidak bakal berdampak signifikan bagi masyarakat itu.